{"id":24743,"date":"2026-02-04T13:35:31","date_gmt":"2026-02-04T06:35:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.journallampung.com\/?p=24743"},"modified":"2026-02-18T13:35:56","modified_gmt":"2026-02-18T06:35:56","slug":"aspirasi-di-natar-m-junaidi-anak-disabilitas-tak-tersentuh-jaminan-kesehatan-dan-bansos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.journallampung.com\/index.php\/2026\/02\/04\/aspirasi-di-natar-m-junaidi-anak-disabilitas-tak-tersentuh-jaminan-kesehatan-dan-bansos\/","title":{"rendered":"Aspirasi di Natar M. Junaidi: Anak Disabilitas Tak Tersentuh Jaminan Kesehatan dan Bansos"},"content":{"rendered":"

<\/p>\n

Bandar Lampung \u2013<\/strong>\u00a0Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat (IPWK) yang digelar Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Junaidi, di Dusun Sukarame, Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Rabu (4\/2\/2026), membuka sisi lain pelayanan sosial di daerah.<\/p>\n

Di sela agenda resmi, terungkap fakta bahwa sejumlah anak penyandang disabilitas belum memperoleh akses optimal terhadap jaminan kesehatan maupun bantuan sosial.<\/p>\n

Salah satunya dialami Risky Maulana Saputra (15), anak dengan Cerebral Palsy yang sejak kecil mengalami keterbatasan fisik.<\/p>\n

Ia bergantung pada kursi roda dan membutuhkan terapi rutin. Namun, terapi tersebut tidak ditanggung BPJS Kesehatan.<\/p>\n

Ibunda Risky, Nurdaria, mengaku menghentikan terapi karena biaya yang tak lagi terjangkau. Setiap sesi terapi memerlukan sekitar Rp200 ribu dan harus dijalani secara berkala.<\/p>\n

\u201cBPJS tidak bisa meng-cover terapi. Biayanya Rp200 ribu sekali terapi dan seharusnya rutin. Saya tidak sanggup lagi,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Risky juga belum tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), meski keluarganya masuk kategori rentan.<\/p>\n

Kisah serupa datang dari Yuli, warga setempat. Putrinya, Ziha Saputri (7,5), mengalami gangguan pendengaran berat.<\/p>\n

Dokter merekomendasikan alat bantu dengar dengan spesifikasi tinggi bernilai puluhan juta rupiah. Namun kebutuhan itu belum terakomodasi dalam skema pembiayaan BPJS.<\/p>\n

\u201cSaya hanya ingin anak saya bisa mendengar,\u201d kata Yuli.<\/p>\n

Menanggapi keluhan tersebut, Junaidi berkoordinasi langsung dengan pihak BPJS yang hadir di lokasi. Namun, penanganan kasus diarahkan untuk diproses lebih lanjut melalui Dinas Sosial.<\/p>\n

Menurut Junaidi, temuan itu menunjukkan masih adanya celah koordinasi dan perlindungan dalam sistem pelayanan sosial, khususnya bagi anak disabilitas dari keluarga tidak mampu.<\/p>\n

\u201cIni bukan sekadar soal administrasi. Negara harus hadir secara nyata. Anak-anak ini butuh tindakan cepat, bukan sekadar diarahkan dari satu kantor ke kantor lain,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Ia memastikan persoalan tersebut akan dibawa ke pembahasan Komisi V DPRD Lampung guna mendorong solusi lintas instansi, agar layanan kesehatan dan bantuan sosial benar-benar menjangkau kelompok paling rentan.<\/p>\n

Bagi keluarga Risky dan Ziha, yang dibutuhkan bukan sekadar janji kebijakan.<\/p>\n

Mereka menanti terapi yang kembali berjalan, alat bantu yang dapat digunakan, serta kehadiran negara yang terasa dalam kehidupan sehari-hari.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Bandar Lampung \u2013\u00a0Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat (IPWK) yang digelar Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Muhammad Junaidi, di Dusun Sukarame, Desa Haduyang, Kecamatan Natar, Rabu (4\/2\/2026), membuka sisi lain pelayanan sosial di daerah. Di sela agenda resmi, terungkap fakta bahwa sejumlah anak penyandang disabilitas belum memperoleh akses optimal terhadap jaminan kesehatan maupun bantuan sosial. Salah […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-24743","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-dprd"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.journallampung.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24743","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.journallampung.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.journallampung.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journallampung.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journallampung.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24743"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.journallampung.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24743\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":24744,"href":"https:\/\/www.journallampung.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24743\/revisions\/24744"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.journallampung.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24743"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journallampung.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24743"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.journallampung.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24743"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}