Setahun Mirza–Jihan: Konsolidasi di Tengah Keterbatasan Fiskal

Oplus_16908288

Oleh: Wirahadikusumah
Saya hanya menjawab singkat: ya.
Sambil mengangguk.
Permintaan itu datang dari Abung Mamasa—yang biasa saya panggil Iyay Abung—Ketua Ikatan Jurnalis Provinsi Lampung. Ia meminta saya menulis testimoni tentang satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela.
Tanggal 20 Februari 2026, genap setahun keduanya memimpin. IJP berencana menerbitkan buku dan koran berisi pandangan berbagai kalangan. Buku itu dijadwalkan terbit 27 Februari 2026. Saya termasuk yang diminta menulis.
Lalu mengapa saya hanya menjawab singkat?
Karena sesungguhnya saya ragu.
Setahun terasa terlalu dini untuk memberi penilaian akhir. Pemerintahan bukan lomba lari 100 meter. Ia lebih menyerupai maraton—bahkan kadang seperti mendaki bukit terjal: pelan, melelahkan, dan hasilnya tak selalu terlihat dari bawah.
Namun saya tak kuasa menolak Iyay Abung.
Tiga tahun terakhir, ia lebih dari sekadar kolega. Ia seperti kakak. Hadir saat saya menghadapi kesulitan. Saya pun pernah menjadi bagian dari organisasi itu, ketika masih bernama Komunitas Jurnalis Sekretariat Provinsi. Banyak pengurusnya kini juga bagian dari PWI Lampung. Ada ikatan emosional di sana.
Akhirnya saya menulis.
Bukan untuk memberi nilai akhir. Hanya untuk membaca arah.
Tahun pertama Mirza–Jihan terasa sebagai fase konsolidasi, bukan ekspansi.
Ruang fiskal terbatas. Warisan persoalan tak sedikit. Ekspektasi publik terlanjur tinggi. Dalam situasi seperti itu, pilihan paling rasional adalah menata ulang prioritas—bukan membuat gebrakan yang gaduh.
Lampung bukan provinsi kecil. Ia gerbang Sumatra. Ada Pelabuhan Bakauheni yang nyaris tak pernah tidur. Truk datang dan pergi. Logistik Jawa–Sumatra berdenyut di sana.
Namun apa artinya gerbang megah jika halaman rumah sendiri berlubang?
Bertahun-tahun jalan provinsi menjadi keluhan. Aspal terkelupas. Lubang di mana-mana. Ongkos angkut naik. Harga komoditas petani ikut tertekan.
Setahun ini memang belum semua mulus.
Tapi ada gerak.
Persentase jalan mantap naik 1,7 persen menjadi 79,9 persen. Kecil? Mungkin.
Namun itu terjadi di tengah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) ratusan miliar rupiah. Tahun berikutnya bahkan dipotong lagi hingga Rp580 miliar. Artinya, pilihan makin sempit.
Pemerintah provinsi kemudian memutuskan meminjam dana swasta Rp1 triliun untuk membenahi 62 ruas jalan. Keputusan yang tidak ringan. Pinjaman selalu mengandung risiko. Tetapi diam juga berisiko.
Jalan bukan sekadar beton dan aspal. Ia menentukan harga di tingkat petani. Jika jalan rusak, pejabat mungkin masih nyaman. Petani tidak.
Dalam sebuah podcast, Mirza pernah mengatakan ingin seluruh jalan provinsi dibeton. “Saya ingin orang Lampung bangga dengan jalannya,” ujarnya.
Kalimat itu sederhana. Namun pesannya jelas: infrastruktur adalah harga diri.
Di bidang pendidikan, ada keputusan yang dampaknya terasa langsung. Biaya daftar ulang, uang komite, dan SPP SMA/SMK/SLB negeri dihapus mulai tahun ajaran 2025/2026.
Kebijakan seperti ini mungkin tidak viral. Tak ada seremoni besar. Namun bagi orang tua murid, itu nyata.
Pendidikan memang jarang menghasilkan tepuk tangan instan. Ia bekerja dalam diam. Tetapi di sanalah masa depan ditentukan.
Jika infrastruktur adalah tubuh, pendidikan adalah jiwa. Tanpa jiwa yang kuat, ekonomi hanya dinikmati segelintir orang.
Soal singkong, Lampung punya sejarah panjang. Jeritan petani dulu kerap terdengar: harga jatuh, permainan pabrik, ketidakpastian.
Beberapa bulan terakhir, suaranya lebih reda.
Mirza berkali-kali melobi pusat dan mempertemukan petani dengan perusahaan. Tidak mudah. Kepentingan berbeda, tarik-menarik kuat. Hingga akhirnya terbit peraturan gubernur tentang harga acuan pembelian. Tidak menyenangkan semua pihak, tetapi memberi kepastian.
Hilirisasi pun mulai disiapkan.
Terlalu lama Lampung menjual mentah—kopi, singkong, jagung, lada. Nilai tambahnya mengalir ke luar daerah. Yang tersisa hanya fluktuasi harga.
Belum ada pabrik raksasa berdiri. Belum ada gunting pita. Namun izin dibenahi, investor diajak bicara, distribusi dihitung.
Ini kerja sunyi.
Jika berhasil, Lampung tak hanya menjadi ladang. Ia bisa menjadi dapur produksi.
Di sisi fiskal, tantangan belum usai. PAD 2025 tak mencapai target. Realisasinya Rp3,37 triliun—sekitar 79,95 persen dari target Rp4,22 triliun.
Angka tak bisa ditutup dengan retorika.
Evaluasi dilakukan. Perda pajak direvisi. Sejumlah kepala UPTD pajak diganti. Hasilnya mungkin belum langsung melonjak. Namun setidaknya ada upaya.
Pemerintahan bukan konten media sosial. Ia soal daya tahan. Lebih baik pelan tetapi stabil, daripada cepat lalu tergelincir. Pilihan seperti ini memang jarang populer.
Di bidang lingkungan, ujian juga datang: isu tambang, hutan, pesisir.
Penertiban dilakukan di beberapa titik. Keputusan seperti ini tidak selalu disukai. Ada tekanan. Ada kepentingan.
Namun jika dibiarkan, yang hilang bukan hanya pohon. Air ikut hilang. Tanah subur rusak. Masa depan terkikis.
Di sinilah kepemimpinan diuji: memilih nyaman atau memilih benar.
Apakah setahun ini spektakuler?
Belum.
Apakah arahnya mulai terlihat?
Mulai.
Mirza–Jihan tampak memilih fondasi, bukan sensasi. Konsolidasi, bukan ekspansi tergesa-gesa.
Setahun ini baru prolog. Kalimatnya belum selesai. Namun pembukanya sudah jelas: Lampung harus berdiri dengan kekuatan sendiri—ekonominya berdaulat, manusianya berdaya, lingkungannya terjaga.
Sisanya?
Waktu yang akan menguji.
Dan publik yang akan menilai. (Wirahadikusumah)