Dinkes Lampung Krisis Anggaran, Tukin Belum Cair Hingga Kadis Pakai Dana Pribadi

Bandarlampung — Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tengah menghadapi tekanan anggaran yang berdampak langsung pada operasional lembaga tersebut. Tunjangan kinerja (tukin) yang belum juga cair, anggaran kegiatan yang tersendat, hingga biaya perjalanan dinas yang belum tersedia membuat roda organisasi berjalan tidak optimal.
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Djohan Lius, mengakui kondisi tersebut telah memengaruhi pelaksanaan berbagai program strategis.
“Tukin belum keluar. Anggaran kegiatan lain juga belum cair. Bahkan perjalanan dinas pun susah,” ujar Djohan, Rabu (25/2/2026).
Kondisi ini semakin menjadi sorotan ketika Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Edwin Rusli, disebut harus menggunakan dana pribadi saat menjalankan tugas ke Jakarta karena anggaran perjalanan dinas belum tersedia.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran publik. Pasalnya, sektor kesehatan merupakan layanan vital yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan pelayanan masyarakat. Jika dukungan anggaran operasional tersendat, efektivitas koordinasi, termasuk dengan pemerintah pusat, berpotensi terganggu.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, memberikan klarifikasi terkait mekanisme pencairan tukin dan anggaran kegiatan.
Menurutnya, setiap pencairan memiliki prosedur dan tahapan administrasi yang harus dipenuhi.
“Dalam aturan pencairan tukin tentunya diterbitkan SK. Sementara untuk anggaran, pasti sudah dicairkan ke dinas jika sudah mengusulkan ke BPKAD. Artinya semua sesuai prosedur,” ujarnya singkat. (*)