Kapolda Lampung Minta Warga Perambah Tinggalkan Kawasan TNBBS dengan Sukarela
Lampung Barat – Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem alam, khususnya di kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Ia mengingatkan bahwa pemenuhan kebutuhan manusia tidak boleh menjadi alasan untuk merusak lingkungan.
“Kita harus paham bahwa keseimbangan alam harus dijaga. Kadang manusia, demi memenuhi kebutuhan dasar, justru mengganggu keseimbangan itu. Seandainya gajah atau harimau bisa bicara, mereka juga akan mengatakan bahwa mereka hanya berusaha bertahan hidup,” ujar Helmy dalam pertemuan bersama masyarakat Kecamatan Suoh, Lampung Barat, Minggu 27 April 2025 mendampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Ia menekankan, sosialisasi kepada manusia penting dilakukan untuk menjaga kesadaran, namun kepada satwa liar hal tersebut tentu tidak mungkin.
“TNBBS ini kawasan khusus, di dalamnya hidup flora dan fauna endemik, yang hanya ada di sini. Jika mereka berkurang, siapa yang harus disalahkan? Kita, manusianya,” tegasnya.
Helmy juga menggambarkan bagaimana kerusakan terjadi: satwa liar seperti harimau yang seharusnya mencari makanan di hutan, kini kesulitan karena habitat mereka diburu dan dirusak. “Kalau pakai bahasa anak muda, siapa yang salah? Manusia atau harimau?” tanyanya.
Menurut Helmy, interaksi negatif antara manusia dan satwa liar di kawasan ini makin sering terjadi akibat perambahan hutan. Karena itu, ia menegaskan bahwa pendekatan persuasif akan terus dilakukan melalui sosialisasi yang intensif, patroli bersama, serta langkah rehabilitasi kepada warga yang masih bertahan di kawasan terlarang.
“Kita akan melakukan pendekatan yang baik agar masyarakat sadar dan dengan sukarela meninggalkan kawasan. Selain itu, kami juga berharap pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan atau peluang ekonomi alternatif agar masyarakat tetap sejahtera tanpa merusak alam,” tutup Kapolda.
Terpisah, masyarakat Suoh mendukung penuh ada penertiban perambah di Kawasan TNBBS. Sejumlah tokoh masyarakat seperti Darso dari Pekon Srimulyo dan Taksan dari Pekon Gunung Ratu, menyampaikan aspirasi agar pemerintah bertindak tegas terhadap perambah.
“Kami mendukung kebijakan pemerintah tentang perlindungan satwa dan manusia,” kata mereka. (tim)
