Journal Lampung

Proporsional & Berimbang

MKKS SMA Negeri Lampura Gelar Rakor dan Sosialisasi bersama aktifis LSM, Ormas dan Insan Pers

Lampung Utara (JL) : Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMA Negeri Lampung Utara,menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi bersama aktifis LSM / Ormas/ Insan Pers

Mengenai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2020.Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Lampung.

Untuk dapat di sampaikan dan di ketahui masyarakat luas khususnya kepada orang tua / wali murid peserta didik masing-masing di satuan pendidikan menengah atas.

Bahwasanya pendidikan harus di topang dari beberapa sumber pendanaan untuk peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Acara dilaksanakan dalam Aula Gedung lantai dua di SMA Bhayangkari Kotabumi Lampung Utara.Hadir pada acara di maksud Ketua MKKS Bapak Bambang Nopriadi,S.Pd.,M.M,.Sekretaris MKKS Bapak Junaidi, S.Pd.,M.M dan Wakil Ketua I Bapak M.Suharyadi,M.Pd.

Wakil Ketua II Bapak Haidir Yusup.M.T. Wakil Sekretaris II Bapak Tugiman,M.Pd. Bendahara I Bapak Nanang Wahidin, M.Pd. Wakil Bendahara II Ibu Ari Ningsih, S.S. Anggota H Ambai, M.Pd dan Melisa Vubfisari,S.Pd.

Turut juga hadir Praktisi Hukum Suwardi, SH.,MH.CM, Kanit Tipikor Bapak Edi Chandra bersama Anggota dan Kanit Intelkam Polres Lampung Utara Bapak I Nengah S, Ketua DPC-POSPERA Juaini Adhami.

Ketua DPD-LIPAN Mintaria Gunadi, Ketua SPRI Junaidi,SE, Ardiansyah SMSI, Nopri LSM Repormasi, Sabirin Perwakilan PWI, Imausyah Perwakilan GMBI dan M Gunadi juga mewakili AWPI.” Rabu,3/1/ 2020.

Junaidi selaku Sekretaris MKKS dalam sosialisasi menyampaikan dan meminta saran pendapat,dan masukan mengenai Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2021″

Yang isinya dalam satuan pendanaan satuan pendidikan di selenggarakan oleh pemerintah provinsi dapat besumber dari, (a) Pemerintah Provinsi (b) Sumbangan dari peserta didik atau orang tua/ wali murid yang di laksanakan oleh Peraturan Perundang-Undangan”

(c) Sumbangan dari pemenku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua murid/ walinya, (d) Sumber lain yang Syah tidak mengikat.

Menanggapi beberapa Peraturan Gubernur Lampung tentang Pendanaan Pendidikan Ketua DPC-POSPERA Juaini Adhami dan Mintaria Gunadi Ketua DPD-LIPAN Lampung Utara”

Imausyah GMBI dan beberapa Asosiasi Pers,Insan Pers yang hadir mendukung, Peraturan Gubernur Lampung di amsaksud,selagi tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku,” sebut semuanya.

Namun menurut Juaini Adhami kerangka sumbangan ataupun pungutan harus di bedakan,dan sebagai langkah Satuan Pendidikan untuk melaksanakan penarikan Sumbangan Penguatan Pendidikan atau di sebut (SPP)”

Dibahas terlebih dahulu dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah ( RKAS) dari RKAS dalam Rapat Komite dan Orang Murid / Walinya .”Katanya.

Senada di sampaikan oleh Ketua Lembaga Independen Pemantau Anggaran Lampung Utara Mintaria Gunadi” Menurut dia mengenai pungutan sekolah yang berhubungan dengan (SPP) merupakan kewajiban orang tua murid/ walinya”

Namun harus ada pembebasan kepada siswa yang tidak mampu/ hidu orang tuanya di bawah garis kemiskinan atau Masyarakat Berekonomi Lemah MBR”

Tampa kecuali harus di berikan keringanan atau di bebaskan dari bentuk apapun mengenai sumbangan atau pungutan sekolah”

Kecuali kebutuhan lain seperti seragam sekolah di luar dari tanggung jawab Pemerintah tentunya.” terang Gunadi.

Gunadi menambahkan mengenai RKAS ini benar-benar harus transparan di buka secara publik agar orang tua murid/ walinya mengetahui kebutuhan sekolah.

Contoh : Besaran Dana BOS Reguler berapa yang di terima, besaran BOSDA berapa yang di terima,dan sumber dana lainnya”

Selanjutnya berapa jumlah biaya kebutuhan pokok sekolah,sehingga tidak menimbulkan Opini dan tidak terjadi miskomunikasi antara pihak sekolah dan orang tua murid/walinya .” katanya.

Dimikian juga di sampaikan oleh Aparat Penegak Hukum Bapak Edi Chandra Kanit Tipidkor Polres Lampung Utara”

Dia meminta PERGUB Ini jangan di salah gunakan, artinya kebebasan Sumbangan Penguatan Pendidikan (SPP) harus benar-benar ada laporan keuangan yang akuntabel,serta di sampaikan kepada orang tua murid melalui Komite Sekolah.

“Secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nosional ada bentuk laranganya.

Di Pertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tentang Pendanaan satuan Pendidikan dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Tugas Penguatan Komite.

Ketika hal ini berkaitan dengan (SPP) harus secara jelas dan terbuka serta ada azas manfaat,dengan mendapankan Standar Oprasional Prosedur (SOP) terkait dengan (SPP) Agar tidak akan bermunculan Opini di luar ,” sebutnya

Sementara tugas dan fungsinya Komite tentang penggalangan Dana di luar satuan Pendidikan”

Dan wajib untuk di ketahui oleh Pihak Sekolah Penanggung Jawab Pendidikan, tujuan dari penggalangan dana tersebut keperuntukanya apa.”? Terangnya.

Edi Chandra mengharapkan sekali lagi di dasari dari Peraturan Gubernur Lampung ini, terkait dengan apapun bentuk Sumbangan Sekolah Menengah Atas Negeri, jangan kebebalasaan untuk menafsirkan,agar dapat terhindar dari jeratan hukum.”pintanya.

Diakhir musyarawah dari berbagai masukan saran pendapat di simpulkan dan di bacakan oleh Sekretaris Komite Bapak H.Junaidi,S.Pd.,M.M mengenai SPP SMA Negeri dan Swasta mulai tahun ajaran berjalan 2021-2021″

Orang tua murid / walinya wajib untuk mengikuti keputusan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 202 Tentang : Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Menengah Negeri.

“Dengan catatan dan di keculikan bagi peserta didik dan orang tua murid / walinya, benar-benar tidak mampu.” katanya

Besaran SPP di satuan Pendidikan di jelaskanya pada keputusan rapat koordinasi,di kembalikan kepada keputusan Musyarah Dewan Komite dan Pihak Satuan Pendidikan bersama orang tua murid/ walinya, nantinya ”

Dan disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah RKAS yang akan di bahas dengan sendirinya oleh masing-masing satuan pendidikan SMA Negeri SE Lampung Utara.” tutupnya.(Orean)



WhatsApp chat