Journal Lampung

Proporsional & Berimbang

Pelantikan Sejumlah Pejabat di Lampung Utara Diduga Langgar Prokes?

Lampung Utara (JL) : Menutup tahun 2020, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo merombak jajaran pejabat untuk menduduki jabatan untuk ll dan eselon III serta lV oleh Bupati Lampung Utara. Kamis (31/12/2020). Sayangnya, pelantikan itu menimbulkan kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan.

Selain itu, pelantikan pejabat eselon lll dan lV ini cukup mengundang pertanyaan. Ini dikarenakan para apartur sipil negara yang telah dilantik tidak mengetahui dimana posisi jabatan yang akan di dudukinya.

” Saya gak tau dimana posisi yang akan saya isi, jam dua belas siang ini saya di telpon di suruh kesini untuk pelantikan,” ujar salah satu ASN yang sedang menunggu waktu pelantikan di Aula Tapis Pemkab Lampung Utara, Rabu (30/12).

Pantauan di dalam acara pelantikan tersebut, moderator hanya membacakan nama urutan pertama dan terakhir saja yang mengisi jabatan eselon lll dan lV.

Selain itu, terlihat aneh juga untuk para pejabat yang menduduki untuk jabatan eselon ll. Pasalnya, para peringkat pertama hasil selter JPTP ada sebagian yang tidak terpilih untuk menduduki jabatan eselon ll.

” Terkesan seremonial saja Selter kali ini,” ujar andi salah satu warga Lampura yang mengamati pelantikan pejabat untuk eselon ll, lll dan IV di lingkungan Pemkab Lampung Utara.

Diketahui, Budi Utomo telah melantik tujuh pejabat eselon ll, 88 eselon lll dan 63 untuk eselon lV.

Mengulas masa lalu, pada jaman mantan Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, pernah terjadi hal semacam ini.

Banyak pejabat yang dilantik namun mereka tidak mengetahui dimana posisi yang akan ia tempati.

Bahkan, ada kejadian oknum pejabat yang dilantik namun pada realitanya dirinya masih duduk di jabatan yang lama.

Terpisah, Kepala bidang (Kabid) mutasi, Hendri Dunant, mengakui bahwasannya pejabat yang dilantik pada hari ini khususnya untuk eselon lll dan lV tidak diberitahu dimana posisi yang akan ditempatinya.

” Belum bang, inshallah di hari setelah kita terima absensi kehadiran hari ini baru akan kita beritahu,”ucapnya.

Lanjut dikatakan Hendri Dunant, kalau untuk posisi sesuai SK yang ada, inshallah mereka sudah pasti dan akan di beritahu, hanya saja untuk menghindari ambiguitas, informasi akan diberikan dikemudian hari, setelah mereka absensi di croscheck.

” Selanjutnya untuk rekan-rekan yang tidak hadir karena berbagai halangan, jika Bupati mengijinkan akan diundang pelantikan kembali, setelah final prosesi pelantikan akan di sampaikan secepatnya,” pungkasnya.

Bahwa dalam Pasal 93 UU 6/2018 berbunyi, “setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta“.(orean)



WhatsApp chat