Journal Lampung

Proporsional & Berimbang

Lalui Proses Panjang, Akhirnya Polres Tanggamus Dapatkan SHP Polsek Koatagung

Tanggamus (Journal) : Melalui proses yang sangat panjang akhirnya Polres Tanggamus mendapatkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) tanah Polsek Kota Agung yang diterima langsung oleh Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya, SIK di ruang kerjanya Bupati Tanggamus. Senin (30/11/20).

Penyerahan Sertifikat Hak Pakai (SHP) oleh Bupati Tanggamus Dewi Handajani, SE. MM didampingi Asisten dan Kasubsi Pemeliharaan Data (Refan Ngadianto) mewakili Kepala ATR/BPN Tanggamus Rudi Prihantoro, Senin, 30 November 2020.

Sebelum prosesi penyerahan, Kapolres terlebih dahulu menandatangani memorandum penyerahan sertifikat dari ATR/BPN didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Edi Qorinas, SH dilanjutkan penyerahan secara resmi di ruang kerja Bupati.

Kapolres AKBP Oni Prasetya mengucapkan terima kasih atas terselesaikan hingga penyerahan SHP Polsek Kota Agung tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati dan BPN atas penyerahan, sebab proses yang cukup panjang dan akhirnya SHP Polsek Kota Agung dapat kami terima,” kata AKBP Oni Prasetya, SIK usai penyerahan.

Sertifikat Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan tanah kepada pihak lain untuk dikembangkan baik untuk dibangun properti atau lainnya yang sebelumnya dimiliki oleh negara atau tanah milik orang lainnya. Pemberian hak pakai tersebut, tidak boleh disertai dengan syarat yang mengarah kepada unsur pemerasan. Sertifikat Hak Pakai ini memiliki masa berlaku dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan  yang berlaku.

Sertifikat Hak Pakai Dapat Diberikan Kepada :
Warga Negara Indonesia
Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah
Badan-badan keagamaan dan sosial
Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia
Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.

Sertifikat Hak Pakai juga memiliki batas waktu penggunaan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2015 menyebutkan, Hak Pakai memiliki masa berlaku tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun. Namun bisa diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun dan kemudian dapat diperbarui kembali selama 30 (tiga puluh) tahun sesuai kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah (Jeni).



WhatsApp chat