Journal Lampung

Proporsional & Berimbang

Sekdakab Tanggamus Kembali Berulah

Tanggamus (Journal) : Wow ada apa dengan surat edaran Sekretaris Daerah yang terkesan bertendensi koruptif Belum usai rentetan polemik yang sedang dihadapinya, kali ini, Hamid Heriansyah Lubis (Sekdakab) berulah lagi?. Kamis (24/09/20).

Pasalnya, persoalan sebelumnya muncul semasa ia menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan Kabupaten setempat.

Untuk di Tahun 2020 ini, Hamid Heriansyah Lubis, kembali berulah lagi dengan mengeluarkan kebijakan dan wewenang sebagai Sekertaris Daerah.

Bahkan, untuk melenggangkan program pembuatan peta administrasi desa, Sekdakab Tanggamus diduga mencatut peraturan menteri dalam agar menguatkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Camat se-Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan surat edaran yang berbunyi sebagai berikut.

Berdasarkan Peratuan Menteri DaIam Negeri Nomo 45 Tahun2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa serta meneruskan Kebijakan Satu Peta (KSP) maka untuk itu diperlukan Peta Administasi Desa guna mendukung terselenggaranya informasi geospasial tematik yang akurat, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh sebab itu diberitahukan kepada seluruh Camat agar dapat menyampaikan kepada seluruh Kepala Pekon dan Penjabat KepaIa Pekon untuk menganggarkan pembuatan Peta Administrasi Desa dalam APBDes Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 15. 000.000,- (Lima BeIas Juta Rupiah) setiap Pekonnya.

Adapun dana tersebut dihaapkan dapatd dicairkanp tahap berikutnya pencairan Anggaran Dana Desa (ADD)Tahun 2020.

Bunyi surat tersebut, Camat untuk memerintahkan kepada Kepala Pekon (Kakon) maupun Pj Kepala Pekon agar segera melakukan penyusunan anggaran prihal pembuatan peta administrasi desa.

Namun, kebijakan yang ia keluarkan pertanggal 3 Juni lalu, di anggap tidak tepat. Karena, dengan beberapa alasan yang harus di tanggulangi dengan waspada.

Kondisinya cukup berat, hingga saat ini status darurat covid 19 di Kabupaten Tanggamus belum dicabut. Bahkan, warga yang terpapar Covid di Kabupaten Tanggamus bertambah.

Berdasarkan data yang dirilis Penggiat Anti Korupsi terkait dengan surat edaran Sekertaris Daerah Kabupaten Tanggamus, menuai tanggapan cukup serius.

“Sudah dua kali Sekda mengeluarkan surat edaran tentang peta administrasi desa”,Kata Mustofa Ali, Penggiat Anti Korupsi Persatuan Masyarakat Anti Korupsi. Rabu, (23/09).

Menurut, Mustofa menjelaskan kepada media (Harian Fajar Sumatera) ke Dua surat yang dikeluarkan Sekda Kabupaten Tanggamus di Bulan dan Tahun yang sama.

Lanjutnya, surat edaran tersebut, Pertama kali di keluarkan di Kota Agung, pertanggal 3 Juni, 2020 lalu. Surat bernomor 146.1/4282/09/2020 yang di tujukan kepada Camat se-Kabupaten Tanggamus.

Namun, surat edaran yang pertama tersebut gagal di realisasikan, mengingat kondisi masih pandemi Covid.

Kemudian, kata Mustofa, diteruskan surat bernomor : 414.3/4538/09/2020 di keluarkan pada Tanggal 15 Juni, 2020.

Surat yang dibubuhi tandatangan Sekdakab Tanggamus dan di stampel basah, dengan prihal “Ralat surat pembuatan peta administrasi Desa Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 yang berbunyi.

Menghubungi surat Sekertaris Daerah terdahulu Nomor: 146.1/4282/09/2020 Tanggal 3 Juni 2020 Prihal pembuatan peta administrasi desa Kabupaten Tanggamus Maka dengan ini diharapkan agar saudara dapat menyampaikan kepada seluruh Kepala Pekon dan Penjabat Kepala Pekon untuk.

1. Menganggarkan pembuatan Peta Administrasi Desa dalam APBDes sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) setiap pekonnya

2. Dana tersebut diharapkan dapat dicairkan pada tahap ke III pencairan Dana Desa Tahun 2020

3. Untuk penginputan anggaran tersebut dalam SISKEUDES diinput dengan kode rekening sebagai berikut:

02. Bidang Pembangunan

02.03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

02.03.17 Kegiatan Pembuatan Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Pekon.

Dari redasional diatas, Masih kata Mustofa, Sekdakab Tanggamus memberikan tekanan kepada Camat se-Kabupaten Tanggamus, harapannya agar terealisasi dengan baik.

Dengan demikian, kebijakan Sekdakab melampaui batas-batas dalam kondisi pandemi Covid. Diduga kuat Hamid Heriansyah Lubis, selaku Sekdakab Tanggamus bahwa penyalahgunaan wewenang. Hal itu, Mengacu pada Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Meski belum berjalan progam peta administrasi desa tersebut, Sambung Mustofa mengungkapkan, dugaan lainnya adanya konspirasi dengan melibatkan pihak penyedia.

“Itu proyek besar, maka patut dicurigai dan terus dikawal, diduga pembuatan peta administrasi desa sudah ada pihak perusahaan penyedia yang siap mengerjakan proyek tersebut”, pungkasnya.

Adapun H Hamid Lubis (Sekdakab), saat di komfirmasi awak media melalui via aplikasi whatshapp nya belum ada tanggapan, hingga berita ini diturunkan. (Tim)



WhatsApp chat