Bansos Covid-19 Terindikasi Dimark-Up

BANDAR LAMPUNG (Journal Lampung): Dana bantuan sosial (Bansos) sembako untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19, diduga di-mark up kepala Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.

Ternyata pihak ketiga tidak mempunyai gudang atau fiktif di Kabupaten Tanggamus.

Sebelumnya menurut Biro Kesra Lampung, pihak ketiga tersebut CV. Bintang, yang beralamat di Kabupaten Tanggamus.

Artinya, dugaan terjadi mark up memang benar dilakukan Biro Kesra Pemprov Lampung.

Anggota DPRD Lampung melalui Komisi V akan memanggil OPD tersebut, termasuk pihak ketiga.

“Rencananya pemanggilan itu dilakukan pada Kamis (18/6/2020),” ujar anggota Komisi V DPRD Lampung, Suprapto, Selasa (16/6/2020).

Menurutnya, ada rumor mark up dana bansos di Biro Kesra Lampung.

“Kita sudah melakukan komunikasi dengan komisi V agar segera memanggil OPD bersangkutan,” ungkapnya.

“Anggap saja itu informasi awal, karena kita ingin mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Selanjutnya pada Kamis pekan ini kita akan undang, biar kita dapat informasi yang lengkap,” tambah Suprapto.

Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, komisi V akan membahasnya lagi.

“Kalau ada dugaan perusahaannya fiktif, tetap kita undang. Mereka harus datang. Walaupun fiktif, tapi orangnya ada. Intinya kami (DPRD) akan tetap memanggil yang bersangkutan,” tegas Suprapto.

Saat ini, komisi V akan mengumpulkan informasi yang lengkap terlebih dahulu.

“Anggap saja apa yang terekspos di media saat ini salah satu laporan dari masyarakat,” jelas Suprapto.

Sementara Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila) Dedi Hermawan, mengatakan nanti pihak DPRD Lampung punya peran tersendiri untuk mengawal kasus dugaan mark up ini.

“DPRD harus pro aktif juga dalam mengawasi bansos. Para penerima itu harus dilindungi hak-haknya,” kata dia.

“Oleh karena itu, kepentingan rakyat, terutama masalah bansos di tengah pandemi Covid-19 ini harus juga dikawal DPRD, ” tambah Dedi.

Sumber : Medinas Lampung