Edi Novial Bantah Cuitan Akun Facebook Rehan Marlin
Lambar (Journal) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat, meradang dan angkat bicara terkait cuitan akun Facebook Rehan Marlin yang menulis adanya sepuluh anggota DPRD menerima upeti sebesar Rp30 juta per orang dalam pengesahan realokasi anggaran Covid-19.
Saat melakukan press release, Kamis (28/5), di ruang sidang Marghasana DPRD setempat, Ketua DPRD Lambar Edi Novial mengatakan, hasil rapat sebesar Rp 7 miliar lebih anggaran DPRD diserahkan ke eksekutif, diambil mulai dari pembuatan baju dan perlengkapan seluruh DPRD, anggaran bimtek baik yang dilaksanakan di Lampung maupun diluar Lampung, dan kunjungan luar daerah dan kegiatan lainnya.
“Artinya, hasil realokasi ini sudah dimusyawarahkan kepada pimpinan dan anggota, kami sudah tidak mungkin melaksanakan kegiatan keluar daerah. Ada pergeseran anggaran bukan hanya di DPRD saja tapi di pemerintah daerah, ada namanya refocusing dan re-alokasi anggaran, karena memang ada surat keputusan bersama menteri, jadi ada anggaran yang di re-alokasikan,” ungkapnya.
Edi juga menyebut, musyawarah pimpinan bersama anggota tersebut dilakukan pada tanggal 4 Maret tahun 2020, dengan tujuan untuk mempercepat pendistribusian alat-alat pencegahan Covid-19 dan program yang akan dilakukan pemerintah.
“Jadi yang namanya re-alokasi anggaran itu karena ada Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, eksekutif sifatnya hanya pemberitahuan bukannya pembahasan, jadi sekali lagi sifatnya hanya pemberitahuan, tidak ada ketok palu. Dengan pertimbangan wabah Covid-19 ini sudah mengkhawatirkan, jadi pada tanggal 19 maret kita sempat membahas itu,” imbuhnya.
Lanjut Edi, terkait pemberitaan anggota DPRD menerima uang sebanyak Rp30 juta untuk 10 anggotanya adalah berita bohong dan tidak benar.
“Bisa saya pastikan, apa yang disampaikan itu fitnah, berita bohong dan tidak benar. Kami bersama pimpinan dan anggota akan musyawarah dahulu, apa langkah yang akan dilakukan DPRD Lambar dalam menyikapi hal itu,” tegasnya.
Edi juga mempertanyakan kebenaran pemberitaan tersebut, dan jika memang benar, pihaknya akan memberikan kesempatan untuk membuktikan.
“Kami juga bingung, informasi yang 10 anggota DPRD itu siapa, siapa pemberi dan siapa penerima. Bisa dibuktikan tidak, itu nama-namanya yang menerima. Kita hanya punya kegiatan dalam daerah dan reses, itu bagian kita untuk monitoring dan sekaligus evaluasi. Jadi saya pastikan, jika memang ada, siapa yang menerima uang itu, silahkan saja dibuktikan,” pungkasnya. (fb)
