Jalan Provinsi di Seputih Raman Layaknya Kubangan Ternak
Bandar Lampung (Journal):Komisi IV DPRD Provinsi Lampung seharusnya melakukan hearing dengan Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Lampung terkait evaluasi APBD 2019 dan perencanaan 2020, Senin (27/1/2020) siang.
Namun, hearing yang dimulai pukul 13.30 Wib ini, membuat anggota Komisi IV kecewa dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Lampung Mulyadi Irsan. Pasalnya, pihak dinas tidak membawa data yang lengkap serta personil yang berkompeten.
Hal itu diungkapkan sekretaris komisi IV DPRD Lampung Kostiana disela-sela hearing yang berlangsung.
“Hearing ini kan sudah tertunda beberapa kali, seharusnya kepala dinas sudah menyiapkan data yang diperlukan,” jelas Bendahara DPD PDIP ini.
Menurutnya, komisi IV yang hadir saat ini kecewa, sehingga sebagai pimpinan rapat dirinya memutuskan untuk menunda hearing tersebut pada Senin (3/2/2020) mendatang.
“Kita tunda hearing ini. Karena, apa yang mau kita bahas jika tidak ada bahannya, ini kan untuk evaluasi anggaran APBD 2019 serta rencana pembangunan di 2020, besok jika perlu, rekanan pemenang tender didatangkan juga,” pintanya.
Selain itu, kata Kostiana dirinya juga masuk di pansus LHP BPK dan juga menindaklanjuti soal infrastruktur juga.
Soni Setiawan anggota komisi IV DPRD Lampung lainnya juga mengungkapkan kekecewaan terhadap Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Lampung.
“Ini kan lucu, masa kita tidak bisa menanyakan langsung dengan orang yang menangani, seharusnya kan Kadis membawa eselon 3 yang mengetahui teknisnya, kalo begini kita bingung apa yang mau kita bahas data tidak ada personil tidak lengkap,” tanya dia.
Ungkapan kekecewaan juga diucapkan Iswan Handi Cahya. Dikatakannya kepala dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi itu terlalu mempercayakan kepada stafnya terkait data atau dokumen yang ingin dibahas.
“Seharusnya ketika mau berangkat dia kan (Kepala Dinas) bisa tanya dulu kepada stafnya apa saja yang harus dipersiapkan, jangan dianggap dirinya one man show (bekerja sendiri). Jika begini kan menunjukan kepemimpinan yang tidak cakap, “tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Lampung lainnya, Ni Ketut Dewi Nadi, meminta pemprov memprioritaskan pembangunan ruas jalan kota Gajah – Rumbia di tahun anggaran 2020 ini.
Istri anggota DPR RI I Komang Koheri ini menyebut, kondisi terparah ruas jalan ini berada di kecamatan Seputih Raman. Apalagi ruas jalan ini merupakan akses utama masyarakat sekitar untuk mengeluarkan hasil bumi.
“Kondisi jalan disana seperti kubangan ternak, hampir putus. Sudah bertahun-tahun belum mendapat perhatian dari pemerintah provinsi. Padahal, jalan tersebut merupakan akses penghubung antara lintas tengah dan lintas pantai timur. Bisa di prioritaskan,” tegasnya.
Dia menyebut, perbaikan tak perlu di rigid beton, mengingat keterbatasannya anggaran yang dimiliki pemprov Lampung.
“Gak usah rigid beton, cukup diratakan saja. Mengingat anggaran yang dimiliki provinsi terbatas,” kata dia.
Menurutnya, untuk mencapai misi lampung berjaya di bidang pertanian, akses jalan untuk angkut hasil pertanian pun harus baik.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Lampung Mulyadi Irsan, mengatakan dokumen yang disiapkan ternyata tidak dibawa oleh stafnya.
“Saya kecewa ini sama bawahan. Saya kira ini sudah siap untuk hearing, ternyata ini dokumen belum semua di fotokopi in sama staf,” jelasnya.
Disinggung soal bawahannya menganggap sepele apakah akan disanksi Mulyadi Irsan mengaku lihat nanti.
“Lihat Nanti lah ya, saya buru-buru ini,” katanya sembari meninggalkan wartawan.
Dikutip : Rilis.id

