Journal Lampung

Proporsional & Berimbang

Darlian Pone Akan Pelajari Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Proyek Jalan Sidoarjo-Baratayudha

Bandar Lampung (Journal) : Anggota DPRD Lampung terpilih, Darlian Pone berjanji akan mempelajari adanya dugaan penyimpangan pekerjaan proyek Jalan Sidoarjo-Baratayudha, Kabupaten Way Kanan.

“Nanti kita pelajari dulu, seperti apa kondisi,” kata Dahlia Pone di sela-sela pembagian daging kurban di Sekretaris DPD Golkar Provinsi Lampung, Minggu(11-08).

Darlian Pone yang juga berasal dari daerah pemilihan Lampung Utara dan Way Kanan itu menegaskan, sudah tugas legislatif melakukan pengawasan pembangunan yang dilakukan eksekutif.

“Disamping budjeting, tugas pengawasan juga harus kita laksanakan. Untuk itu kita perlu juga bantuan semua pihak, terutama kepada penegak hukum jika memang ada temuan seperti itu,” tegas Pone.

Ada perkembangan terbaru terkait
Kerusakan Jalan Sidoarjo-Baratayudha, Kabupaten Way Kanan. Ternyata, Korps Bhayangkara Polda Lampung dikabarkan tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proyek hotmik tersebut.

Saat awak media berusaha meminta tanggapan Kejari Way Kanan terkait proyek itu, justru sumber di lembaga tersebut mengatakan saat ini mereka tidak bisa masuk ke dalam penyelidikan.

“Informasinya proyek itu sudah ditangani pihak Polda Lampung,” kata sumber di Kejari setempat, Senin (05-08).

Sementara saat coba dikonfirmasi perihal penyelidikan tersebut, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pandra belum menjawab pesan yang dikkrimkan melalui pesan whatsapp pada Senin (05-08).

Sebelumnya, Komite Pemantau Keuangan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung angkat bicara terkait dugaan bermasalah
proyek peningkatan Jalan Sidoarjo-Bratayudha, Kecamatan Balambangan Umpu, Way Kanan.

Ketua KPKAD Lampung, Ginda Anshori Wayka mengatakan harus ada transparansi publik dari pejabat maupun dinas terkait soal ‘bobroknya’ pekerjaan tersebut.

Putra daerah Waykanan itu juga mengatakan, proses tender melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) itu dimaksudkan agar proses tender ini hasilnya benar-benar dapat sesuai dengan perencanaan, sehingga hasil pekerjaan pembangunan tersebut saat ini dapat dinikmati secara maksimal oleh publik.

“Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi artinya tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak pula sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Atas hasil pekerjaan ini, jika sedang berjalan maka satuan kerja (satker) dapat menegur rekanan,”Ujarnya, Jum’at (12/07/2019).

Proyek pekerjaan senilai Rp5 miliar ini berdasarkan dokumen Unit Layanan Pengadaan (ULP) tertanggal 9 Februari 2018 dengan nomor 009/11/ULP-WK/2018, berhasil dimenangkan oleh PT Firnando Aksal Karya, dengan pagu penawaran Rp4,9 miliar atau kurang lebih 0,8 dari pagu anggaran.

Dalam pengerjaanya, PT Firnando diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan, sehingga menyebabkan belum satu tahun dikerjakan sebagian badan jalan rusak parah akibat aspal mengelupas akibat komposisi material yang kurang maksimal.

Tahapan pekerjaan oleh PT Firnando Aksal Karya dimulai dari evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan lain-lain bernomor 010/BAPK/POKJA I-KTR/ULP/2018, maka pertanggal 9 Mei 2018 dibuat berita acara pembuktian klarifikasi dan negosiasi nomor 010/NEGO/POKJA I-KTR/ULP/2018.

Seharusnya bila mengikuti jenis proyek peningkatan jalan berdasarkan daftar kuantitas yang telah ditetapkan maka rekanan pemenang tender harus melakukan pekerjaan jalan dengan mengikuti daftar kuantitas diantaranya, daftar kuantitas galian perkerasan berbutir sebesar 105,8 M3.

Lapis Pondasi Agregat A sebesar 672,0 M3, Lapis Pondasi Agregat B 794,5 M3, Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair 12,100 Liter, Lapis Perekat – Aspal Cair 487,5 Liter, Laston Lapis Antara(AC-AB) sebesar 1684,3 Ton, Lapis Pondasi/Perata Penetrasi Macadam 17,5 M3. Selain daftar kuantitas diatas, ada juga spesifikasi Beton Mutu Sedang sebesar 1,8 M3, Baja Tulangan U 24 polos sebesar 189,2 Kg dan Pasangan Batu 7,9 M3.

Masih kata Ginda yang juga merasa kecewa baik sebagai masyarakat ataupun pengamat publik meminta ketegasan pihak terkait untuk membenahi permasalahan ini, dengan harapan agar benar-benar tercipta pembangunan yang merata dan berkesinambungan untuk bumi bejuluk Ramik Ragom.

“Bupati harus tegas dalam hal ini, jika masih berjalan harus berani putus kontrak, jika masih dalam pemeliharaan maka rekanan harus memperbaiki dan apabila sudah ada temuan BPK maka harus dikembalikan dan diperkenankan secara hukum untuk di usut hingga tuntas meskipun secara administratif telah memulangkan uang,” tandas Ginda. (r)



WhatsApp chat