Journal Lampung

Proporsional & Berimbang

Sistim Pengelolaan Keuangan Sekretariat DPRD Tulang Bawang Terindikasi Langgar Tiga Peraturan

Tulang Bawang (journal) : Sistim pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Tulang Bawang diduga terindikasi melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Tulang Bawang tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur (Sisdur) Keuangan Daerah. Hal ini terlihat dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Bagian Keuangan yang tidak berjalan sebagai mana mestinya.

Permasalahan ini diungkapkan oleh ketua LSM Gesit Kabupaten Tulangbawang, Hendri Jaya. Menurutnya, salah satu indikasi carut marut ini terungkap dengan adanya rekening atas nama pribadi dan terdapat Kuasa Pengguna Anggaran tetapi tidak ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.

“Sistem carut marut ini sudah berjalan cukup lama, akan tetapi tidak pernah ada perbaikan terkait sistem tersebut,” ungkapnya, Jumat (17/05/2019).

Lebih dalam lagi terlihat dari SOP pencairan yang memang telah terindikasi melanggar hukum.

“Coba dipikir, dana sebesar kurang lebih 50 Milyar bisa ditarik dalam kurun waktu 7 bulan dan dalam APBD P hanya dalam kurun waktu 3 bulan bisa menghabiskan dana sebesar kurang lebih 6 Milyar,” bebernya.

Lanjut Hendri Jaya, pada saat pencairan di Bulan Oktober Tahun 2018 terindikasi telah melanggar PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dan perlu diingat Kepala Bagian Keuangan itu adalah selaku Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPD dan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Karena selaku PPK tupoksi nya adalah menguji dan memverifikasi SPJ yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Kepala SKPD selaku pengguna anggaran,” tutupnya (SR)



WhatsApp chat