Journal Lampung

Proporsional & Berimbang

Noviardi Kuswan : Upah Masih Tetap Menjadi Persoalan Utama Di Negara Berkembang

Lampung Barat (JL) : Asissten Bidang Administrasi Umum Ir. Noviardi Kuswan membuka acara Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 di Gedung BLK Lampung Barat, Selasa(12/02).

Kegiatan dihadiri narasumber Kasi Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Lampung Henny Hasni, SE., camat dan peserta sosialisasi.

Dalam sambutannya Asisten Bidang Administrasi Umum Ir.Noviardi Kuswan menyampaikan, “Upah masih tetap menjadi persoalan utama di negara berkembang seperti Indonesia. Keadaan pasar kerja dengan kelebihan penawaran tenaga kerja dan mutu angkatan kerja yang rendah menyebabkan upah menjadi isu central dalam bidang ketenagakerjaan. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran didorong oleh tujuan yang bersifat ekonomi, sosial dan politik. Penetapan kebijakan upah minimum sebagai jaring pengaman (sosial safety net) dimaksudkan agar upah pekerja tidak terus menerus merosot sebagai akibat dari ketidak seimbangan pasar kerja, disamping itu juga untuk menjaga agar tingkat upah pekerja pada level bawah tidak jatuh ke tingkat yang sangat rendah dikarenakan rendahnya posisi tawar tenaga kerja di pasaran kerja”, ujarnya.

Selanjutnya kebijakan penempatan upah minimum sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003, diarahkan untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan memberi jaminan pekerja penerima upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara rinci, penetapan upah minimum sebagai salah satu perlindungan upah tenaga kerja dengan tujuan menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar kerja yang surplus, menyebabkan pekerja menerima upah di bawah tingkat kelayakan. Menghindari dan mengurangi, kemungkinan exploitasi pekerja yang memanfaatkan kondisi pasar untuk akumulasi keuntungannya, sebagai jaringan pengaman untuk menjaga tingkat upah. Menghindari terjadinya kemiskinan absolut pekerja melalui pemenuhan kebutuhan dasar pekerjaan kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan upah saat ini masih banyak kendala sebagai akibat belum terwujudnya satu keseragaman upah, baik secara regional atau daerah maupun nasional.

Terakhir, untuk diketahui bersama, “Berdasarkan SK Gubernur no g/554/v.07.hk/2019 tentang penetapan upah minimum kabupaten (umk) lampung barat tahun 2019 adalah sebesar Rp.  2.328.399,- (dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah)”, tutupnya. (Fb)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat