Journal Lampung

Proporsional & Berimbang

Gubernur Ridho Optimistis Lampung Jadi Lumbung Pangan Dunia

Bandar Lampung (JL) : Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyambut baik disalurkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peternakan Rakyat dan optimistis Provinsi Lampung akan menjadi Lumbung Pangan Nasional bahkan hingga tingkatan dunia. Ungkapan Gubernur itu disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung Taufik Hidayat pada saat memberi sambutan dalam acara Penyaluran KUR Peternakan Rakyat, di Kantor BRI Cabang Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu (9/2/19).

“Dengan banyaknya potensi dan komoditas unggulan yang dimiliki Provinsi Lampung di bidang peternakan, kita mampu menjadi lumbung pangan nasional bahkan dunia,” ujar Taufik.

Taufik menjelaskan program penyaluran KUR bagi para peternak tersebut akan menopang keberhasilan peternak dalam mengembangkan usaha agribisnis peternakannya melalui penerimaan bantuan akses permodalan dan pembiayaan KUR peternakan rakyat.

“Saya yakin dan optimistis bahwa program ini akan sangat bermanfaat dan berhasil karena didukung semua stake holder peternakan, penyuluh, petugas lapangan dan Inseminator di seluruh kabupaten/kota, serta kalangan lembaga keuangan,” ujarnya. Keberhasilan pengembangan usaha agribisnis peternakan ini, lanjut Taufik, dicirikan dengan peningkatan populasi ternak.

Taufik juga menjelaskan, saat ini Lampung memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar untuk pengembangan ternak sapi, kambing, kerbau dan ayam. Sebab, Lampung memiliki sumberdaya pakan berlimpah serta peternak yang terampil yang didukung dengan beberapa perusahaan budidaya sapi yang sudah berkembang.

“Berdasarkan analisis teknis paling tidak Lampung mampu menampung ternak sapi sampai 3,4 juta ekor. Jumlah populasi sapi di Provinsi Lampung pada tahun 2017 sebanyak 665.244 ekor, dengan jumlah sapi betina sebanyak 317.272 ekor. Sehingga masih tersedia sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan populasi sapi di Lampung,” papar Taufik.

Sementara itu, Kemenko Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, yang diwakili Asisten Deputi Bidang Peternakan dan Perikanan Kemenko Perekonomian RI Jafi Alzagladi menjelaskan program KUR merupakan program yang diperuntukkan mengatasi kendala akses pembiayaan UMKM baik kepada Lembaga perbankan maupun Lembaga non perbankan.

“Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kapasitas daya saing usaha UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Menurut Jafi, total penyaluran KUR Peternakan Rakyat sebesar Rp 35,7 miliar yang diberikan kepada 1354 debitur. “Kabupaten Malang sebesar Rp 4,1 miliar kepada 30 debitur, Kabupaten Magelang sebesar Rp 4,5 miliar kepada 150 debitur, Kabupaten Garut sebesar Rp 13,86 miliar kepada 176 debitur, Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 3,4 miliar kepada 120 debitur, Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp 2,1 miliar kepada 13 debitur, dan Kabupaten Sinjai sebesar Rp 10,5 miliar kepada 94 debitur,” tuturnya.

Jafi juga berharap agar KUR dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh para peternak, Tidak lupa Jafi juga berikan apresiasi dan terimakasih kepada para pihak dari Kementerian/Lembaga Teknis, Pemerintah Daerah, seluruh Penyalur dan Penjamin KUR, serta seluruh stakeholder terkait yang telah berpartisipasi aktif dalam program KUR tersebut. 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, penerima KUR terdiri dari UMKM, calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri, calon pekerja magang di luar negeri, anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia, tenaga kerja indonesia yang purna bekerja di luar negeri, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain; dan/atau kelompok usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan kelompok usaha lainnya.

UMKM merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian Indonesia. Pelaku UMKM dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa. Selain itu, UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan ekspor. Pada tahun 2013 misalnya, kontribusi sektor UMKM terhadap PDBterus meningkat menjadi sebesar 60,34%, terhadap penyerapan total tenaga kerja sebesar 96,99%, dan terhadap total ekspor non migas mencapai 15,68%.[2] UMKM juga mampu mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pendapatan masyarakat Indonesia, karena sektor ini mempunyai ketahanan ekonomi yang tinggi.

RPJMN 2015-2019 mengamanatkan kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 melalui peningkatan daya saing UMKM dan koperasi, sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan di bidang UMKM dan koperasi antara lain adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha, serta peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan UMKM dilakukan melalui pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank, integrasi sistem informasi debitur UMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non-bank, peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang (quick wins); serta advokasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi. (Red/Humas Prov Lampung)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat