Journal Lampung

Proporsional & Berimbang

Sekda Lambar Buka Rakor Pemberdayaan Pekon Tertinggal

Lampung Barat (JL) : Sekretaris Daerah Lambar Akmal Abd Nasir SH membuka Rapat Koordinasi (Rakor) pemberdayaan pekon tertinggal tahun 2019 di Aula Pakuwon Bappeda, Kamis (7/2).
Akmal mengatakan, “Rakor ini seyogyanya membuat pekon maju dan masyarakatnya sejahtera. Pemberdayaan pekon tertinggal ini diharapkan akan tercipta gagasan-gagasan baru dan ini merupakan komitmen kita bersama untuk mengubah status pekon tertinggal dengan segala permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan infrastruktur, menjadi pekon yang maju dengan kualitas hidup yang lebih baik sehingga dapat mandiri secara ekonomi dan mampu mewujudkan visi Lambar yang hebat dan sejahtera”, ujarnya. Lambar memiliki 19 pekon tertinggal, salah satu sebab adalah wilayahnya terletak pada patahan semangko yang menyebabkan wilayah amat rentan terhadap berbagai bentuk bencana alam baik berupa gempa bumi, tanah longsor, bahkan banjir. Bencana alam ini merupakan ancaman terhadap kemiskinan dan terjadinya kerawanan pangan di Lambar, sehingga membutuhkan keseriusan dalam mengelola penanggulangan bencana alam, bantuan serta perlindungan sosial.Kebutuhan paling mendasar yang dibutuhkan oleh daerah tertinggal adalah pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, pasokan listrik dan air, kesehatan, pendidikan, sarana transportasi dan telekomunikasi, informasi serta adanya sumber pendapatan masyarakat yang produktif hingga fasilitas dasar masih menjadi permasalahan sehingga butuh kerjasama dengan Dinas PU, Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Kominfo, Bagian Ekonomi dan semua elemen yang punya peranan termasuk tenaga ahli dana desa, pendamping desa, pendamping lokal dana desa, untuk mengangkat status pekon agar keluar dari ketertinggalan.
“Upaya yang dapat dilakukan yakni dengan optimalisasi pemanfaatan APBDes 2019 melalui pembahasan dengan melibatkan tim yang terdiri dari bappeda, dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, camat serta tenaga pendamping desa. Kemudian intervensi dari pemerintah daerah melalui program kegiatan  di seluruh OPD untuk tahun 2019 dan seterusnya dengan menjadikan 19 pekon tertinggal tersebut sebagai lokus prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD atau APBN”, pungkasnya.(Fb)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat