Journal Lampung

Proporsional & Berimbang

Ridho : Perencanaan Pembangunan Harus Memperhatikan Aspek Pengurangan Risiko Bencana



Surabaya (JL) : Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meminta jajarannya memperhatikan rancangan pembangunan yang dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana.
“Sesuai pesan Presiden, Saya minta perencanaan pembangunan memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana,” ujar Gubernur Ridho terkait Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BNPB, di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019).
Menurut Gubernur, program pembangunan Provinsi Lampung, harus sinkron dengan pusat. Tak terkecuali dalam gerak langkah menghadapi bencana. “Selain itu, harus dilakukan pula pendalaman sistem informasi berbagai jenis bencana oleh para ahli dalam tim,” tambah Gubernur.
Gubernur juga minta jajaran BNPB Lampung bekerja cepat terkait bencana. “Kita juga harus kerja cepat mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan semua kekuatan dalam manajemen bencana di setiap peristiwa yang terjadi di Lampung,” ujar Gubernur.
Acara Rakornas ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sambutannya Jokowi mengingatkan pengaturan tata ruang harus menperhatikan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana.
“Yang berkaitan dengan perencanaan rancangan pembangunan di daerah. Ini berkaitan dengan bupati, wali kota, gubernur, dan juga Bappeda. Harus kita mulai karena kita harus sadar bahwa negara kita ini berada di dalam garis-garis cincin api sehingga setiap pembangunan ke depan, rancangan pembangunan ke depan, harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, Bappeda harus paham hal ini, di mana daerah yang boleh dan tidak boleh diperbolehkan. Rakyat betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah. Mereka harus taat dan patuh kepada tata ruang.
“Bencana selalu berulang, tempatnya berada di situ saja. Misalnya di NTB, tahun 1978 ada, di Palu juga terjadi sebelumnya. Ada siklus bencana, sehingga jika ada ruang atau tempat yang berbahaya jangan diperbolehkan pembangunan,” kata Presiden.

Presiden Joko Widodo, menyampaikan bahwa Forum ini sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan kekuatan bangsa yang dimiliki guna menghadapi masalah kebencanaan. Beberapa perintah Presiden secara langsung pada kegiatan tersebut diantaranya tentang membuat perencanaan, rancangan, pembangunan di daerah, berkaitan dengan kebijakan gubernur, bupati/walikota, bappeda dan instansi lainnya harus dimulai sejak dini karena Indonesia berada di cincin api dan rawan bencana

Selain itu pelibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif agar mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana. Pelibatan akademisi dan pakar, jangan hanya bekerja saat terjadi bencana, tetapi dapat berpartisipasi aktif mengantisipasi atau mendeteksi dini daerah titik rawan bencana sehingga kita dapat mengetahui adanya megathrust, pergeseran lempeng dan lain-lain serta kemudian kajian pakar ini disosialisasikan kepada masyarakat. Presiden menambahkan bahwa apabila ada kejadian bencana di daerah maka secara otomatis gubernur akan menjadi komandan satgas darurat bersama pangdam dan kapolda menjadi wakil komandan satgas agar penanganan bencana bisa cepat dilakukan, jangan sampai menunggu arahan dari pusat.

                                          
Rakornas ini diikuti lebih dari 4.000 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Dubes, BPBD, Bappeda, Tokoh Agama, Akademisi, TNI/Polri, LSM, Pelaku Usaha dan peserta lainnya.
Sejumlah menteri turut memberikan materi. Forum ini sangat strategis dalam mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan kekuatan yang dimiliki Indonesia dalam kebencanaan. Dalam Laporannya Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo menyampaikan bahwa Rakornas Penanganan bencana tahun 2019 ini dilakukan dalam rangka sinkronisasi program, penyamaan persepsi dan gerak langkah terkait kebencanaan antara pusat dan daerah. Selain itu tujuannya guna penyamaan visi dan misi dalam menghadapi bencana serta pendalaman sistem informasi berbagai jenis bencana oleh para ahli dalam tim intelijen, penerapan SPM bidang penanganan bencana di Provinsi maupun Kabupaten/Kota guna menghadapi tantangan dan kebijakan baru RPJMN 2020-2024. (Humas pemprov Lampung)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat