Journal Lampung

Proporsional & Berimbang

Khamami Ditangkap KPK, Pemprov Lampung Proses SK Plt Bupati Mesuji

Bandar Lampung (JL) : Peningkatan status Khamami dari saksi menjadi tersangka membuat kursi Bupati Mesuji sementara waktu akan kosong.

Dengan demikian, Wakil Bupati Mesuji Saply, sudah hampir dipastikan memegang kendali sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mesuji.

Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengatakan, saat ini proses surat keputusan (SK) mengenai Plt Bupati Mesuji sudah berproses.

 “Sebenarnya, dalam struktur organisasi pemerintahan itu kan ada bupati, wakil bupati, sekkab, dan jajarannya. Artinya ketika bupati berhalangan, ada wakil. Ketika keduanya berhalangan, ada sekretaris. Tetapi, terkait itu (SK Plt Bupati Mesuji) sudah berproses,” kata Hamartoni, Jumat 25 Januari 2019.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setprov Lampung Chandri menambahkan, pihaknya telah menindaklanjuti mekanisme penunjukan Saply sebagai Plt Bupati Mesuji.

Saat ini, kata Chandri, draf SK Plt Bupati Mesuji sedang dalam proses untuk ditandatangani Gubernur Lampung M Ridho Ficardo.

“Prosesnya cukup di pemprov saja. Saat ini sudah berproses. Hanya tinggal menunggu teken (tanda tangan) Pak Gubernur (Ridho). Setelah itu (diteken Ridho) baru kami kirimkan ke sana (Pemkab Mesuji),” ujar Chandri, Jumat 25 Januari 2019.

Kepala Daerah ke-107 Berurusan dengan KPK

Bupati Mesuji Khamami merupakan kepala daerah ke-107 yang berurusan dengan KPK, baik kasus korupsi ataupun pencucian uang.


Demikian disampaikan KPK menyusul terjaringnya Bupati Khamami bersama empat orang lainnya.

Sebelumnya, Kamis 24 Januari 2019, menetapkan Khamami dan empat orang lainnya sebagai tersangka suap proyek di Kabupaten Mesuji.

Dalam kasus tersebut, Bupati Khamami diduga menerima duit suap Rp 1,28 miliar dari seorang pengusaha.

Berikut keterangan lengkap yang dirangkumTribun Lampung  dari  via akun resmi Twitter KPK, Jumat 25 Januari 2019.

1. Berikut petikan keterangan pers terkait kegiatan operasi tangkap tangan di Lampung. KPK menyampaikan terimakasih pada masyarakat yang memberikan Informasi, dan setelah ditindaklanjuti sejak November 2018, ditemukan sejumlah bukti awal terjadinya transaksi di Kabupaten Mesuji

2. Berdasarkan informasi yg diterima dan hasil pantauan tim di lapangan, pada Rabu (23/1) sekitar pukul 15.00 tim KPK mengamankan TH (adik Bupati Mesuji) di Lampung Tengah, serta mngamankan uang sebesar Rp 1,28 milyar dalam pecahan Rp100 ribu yg dimasukkan ke dlm kardus air mineral.

3. Selain itu, tim juga mengamankan dua orang lainnya di lokasi yang sama yaitu MD (rekan TH) dan seorang supir. Sebelumnya MD dan K membawa uang SA dari Bandar Lampung ke tempat TH di Lampung Tengah dan kemudian uang dipindahkan ke bagasi mobil merah

4. Selanjutnya berturut-turut diamankan K yang merupakan pihak perantara, SA, dan KHM (Bupati Mesuji) serta WS di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mesuji -Lampung

5. Terhadap yang diamankan tersebut, tim melakukan pemeriksaan awal di Polres Lampung Tengah, Polres Mesuji, dan Polda Lampung kemudian diterbangkan ke Gedung KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

6. Diduga pemberian uang sebesar Rp 1,28 milyar dari SA pada KHM, terkait dengan fee pembangunan proyek-proyek infrastruktur di lingkungan Kabupaten Mesuji yang diduga berasal dari perusahaan yang sedang mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mesuji


7. Diduga uang tersebut merupakan bagian dari permintaan fee proyek sebesar 12% dari total nilai proyek yang diminta SA selaku Bupati Mesuji melalui WS selaku Sekt. Dinas PUPR Kab Mesuji kpd rekanan calon pemenangproyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sebelum proses lelang

8. Setelah dilakukan pemeriksaan yang dilanjutkan dan dg gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Mesuji terkait pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018

9. KPK menetapkan 5 orang tersangka yaitu: diduga sebagai Penerima: KHM (Bupati Kab.Mesuji), TH (aswasta), WS (PPK dan Sekretaris Dinas PUPR Kab Mesuji) Diduga sebagai Pemberi; SA (swasta) dan K (swasta)

KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus terjadi, dimana hingga hari ini total 107 kepala daerah telah diproses dalam kasus korupsi ataupun pencucian uang.

Selain itu, proyek infrastuktur seperti pembangunan jalan merupakan pekerjaan penting yang manfaatnya sangat diharapkan masyarakat.

Korupsi yang dilakukan terhadap proyek2 infrastuktur seperti ini tentu sangat merugikan masyarakat secara langsung

BUPATI Mesuji Khamami terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK atas dugaan suap proyek infrastruktur dengan barang bukti uang tunai Rp 1,28 miliar.

Ia ditengarai meminta fee proyek sebesar 12 persen dari nilai total proyek untuk Sibron Azis, kontraktor kakap di Lampung.

Penelusuran Tribun di laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Kamis (24/1), Khamami ternyata punya harta kekayaan yang totalnya Rp 22 miliar.

Berdasarkan penelusuran Tribun di laman acch.kpk.go.id, Khamami tiga kali mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yakni pada 2004, 2007, dan 2016.

Pada 2004, harta Khamami tercatat sebesar Rp 4,366 miliar.

Tiga tahun berselang, total kekayaan Khamami naik sekitar Rp 2,2 miliar menjadi Rp 6,561 miliar.

Pada laporan terakhir 19 September 2016, tercatat kekayaan Khamami mencapai Rp 22,431 miliar.

Jumlah itu meningkat drastis, sebesar Rp 15,839 miliar, dibanding laporan sebelumnya.

Dalam LHKPN 2016, Khamami memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan sebanyak 41 item dengan nilai total Rp 10.359.301.000.

Sedangkan harta bergerak berupa kendaraan sebanyak 19 unit senilai total Rp 2,574 miliar.

Dari jumlah itu, 13 unit merupakan mobil, seperti Toyota Camry, Honda CR-V, Mitsubishi Pajero, Ford Ranger, Toyota Fortuner, serta mobil lainnya, seperti Mitsubishi Colt.

Khamami juga tercatat memiliki 36 item usaha berupa perkebunan, perikanan, penyewaan toko sebanyak 36 titik, dan lainnya senilai total Rp 10,375 miliar.

Bisnis yang paling pesat perkembangannya adalah usaha burung walet dan perkebunan singkong.

Selain itu, Khamami punya giro dan setara kas lainnya sebesar Rp 73,5 juta plus piutang sebesar Rp 550 juta.

Tapi, Khamami ternyata juga tercatat memiliki utang Rp 1,5 miliar.(tribunlampung.co.id



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat