Journal Lampung

Proporsional & Berimbang

Musrenbang Lampung Barat, Wagub Bachtiar Minta Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat


Lampung Barat (JL) : Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Bachtiar Basri meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan.

Menurut Wagub, sejatinya pembangunan adalah menjawab kebutuhan. “Kebutuhan apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat dan yang dibutuhkan saat ini. Masih banyak program pembangunan yang sebenarnya tak dibutuhkan masyarakat. Itu sama saja tidak ada pembangunan, buat apa program kerja banyak, besar seperti mercusuar tetapi tidak memberikan asas manfaat bagi orang banyak,” kata Wagub saat membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020, di Liwa, Lampung Barat, Rabu (13/03/2019).

Wagub berharap hal itu tidak terjadi di Lampung Barat. Melalui Musrenbang inilah arah, tujuan, manfaat pembangunan itu direncanakan sebaik mungkin, agar masyarakat dapat terlayani dengan baik dan tercipta masyarakat sejahtera. 

Pada kesempatan itu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengapsresiasi kehadiran Wagub. “Ini merupakan motivasi bagi kami betapa membangun daerah itu butuh sinergitas yang terintegrasi dengan kebijakan yang dituangkan dalam program perencanaan. Didorong pula dengan keseriusan dari masing-masing pihak dalam pelaksanaan program tersebut. Kedatangan Bapak Bachtiar Basri menegaskan perhatian Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat saat ini” imbuh Parosil.

Dia optimistis desa/pekon yang masuk dalam kategori tertinggal bisa berunah status. Saat ini di Lampung Barat masih terdapat 19 pekon yang masuk dalam kategori miskin ataupun tertinggal.

Musrenbang Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007, Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Setiap tahun pada bulan Januari, biasanya didesa-desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan infomasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung gugat kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.  

RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan pastisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat  (Humas Prov Lampung)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp chat